Serapan Anggaran 2016 Pemda DKI belum Optimal

JAKARTA (25 Juli): Penyerapan realisasi anggaran 2016 dari beberapa dinas di DKI Jakarta belum optimal. Hal ini terungkap saat Rapat Kerja (Raker) Komisi D DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Bina Marga, Dinas Tata Air, Dinas Kebersihan, serta Dinas Tata Ruang dan Dinas Pemakaman Pertamanan.

“Ini berdampak kepada mangkraknya beberapa proyek vital yang berorientasi kepada pelayanan warga DKI Jakarta,” kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, Selasa (25/7).

Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mencatat beberapa poin permasalahan yang cukup krusial untuk kemudian perlu dicermati dan dievaluasi secara serius oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Beberapa hal tersebut di antaranya adalah pembelian dan pengadaan alat yang seharusnya menunjang kecepatan dan ketepatan dalam menuntaskan pekerjaan, justru tidak linier dengan biaya yang dikeluarkan.

“Sederhananya ketika alat diadakan, pekerjaan seperti membersihkan sampah harus bisa selesai 10 kubik sehari, sedangkan dengan manual hanya 1 kubik sehari, kenyataannya tidak demikian,” terang anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini.

Menurut Bestari, selain tidak linier antara pembelian alat dengan kinerja yang dilakukan oleh SKPD, kompetensi dan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) juga harus dievaluasi secar serius. “Belum lagi persoalan lelang pekerjaan yang gagal, ini terkait dengan validasi peserta atau vendor lelang yang harus secara detail disiapkan mekanisme dan standar proseduralnya,” jelas Bestari.

Bestari juga meminta kepada Assisten Pembangunan Pemda DKI Jakarta untuk lebih intens berkoordinasi dalam upaya meningkatkan mutu proses dari semua SKPD. Salah satunya yang berkaitan dengan pembangunan, sehingga daya serap tidak lagi rendah yang secara otomatis menjadi faktor tingginya Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA) tahun 2016.

Selain itu, Ketua Fraksi NasDem juga secara serius menyoroti lemahnya perencanaan, baik secara konsep maupun teknis dari SKPD selaku pengguna anggaran. Hal ini merujuk pada sebab akibat dari mangkraknya proyek penting tersebut, warga Jakarta harus menanggung dampak yang cukup merugikan, seperti kemacetan, waktu dan biaya tambahan yang diakibatkan pengeluaran ekstra karena fasilitas yang belum bisa dipergunakan.

Terakhir, Bestari Barus menegaskan bahwa perencanaan pembangunan yang tidak terintegrasi dengan baik menyebabkan kegagalan pembangunan itu sendiri. Kegagalan pembangunan adalah kerugian bagi masyarakat Jakarta. (FM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *