Fraksi NasDem Apresiasi Pemprov DKI Raih Opini WTP Ketiga Kalinya

JAKARTA (27 Juli) – Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengapresiasi pencapaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.

Hal tersebut disampaikan saat penyampaian pandangan umum Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun Anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/7).

Meski mendapatkan WTP dari BPK RI, Fraksi NasDem menyoroti program-program yang belum dilaksanakan 100 persen oleh Pemprov DKI, terutama terkait program prioritas yang telah dilaksanakan.

Pertama, dalam hal Pendapatan Asli Daerah yang tidak mencapai target sebesar Rp74,99 triliun dengan realisasi sebesar Rp62,30 triliun. Hal tersebut diikuti dengan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 1,2 triliun lebih.

“Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mempertanyakan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta mengapa dapat berdampak adanya SILPA tersebut,” ujar Muhammad Idris, Wakil Bendahara Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta saat menyampaikan pandangan fraksi.

Fraksi NasDem meminta Pemprov DKI serius dalam menyikapi masih tingginya siswa putus sekolah maupun yang mengulang dari tingkatan Sekolah Dasar sampai kepada tingkatan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.

“Fraksi NasDem juga menemukan terdapat 66,8 persen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berada di DKI Jakarta belum terakreditasi. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi Pemprov DKI Jakarta,” lanjutnya.

Dalam rapat paripurna tersebut, NasDem mendukung pembangunan sekolah berasrama atau boarding school untuk myarrakat tidak mampu agar menjadi agenda prioritas untuk segera direalisasikan.

NasDem juga mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI a dalam rangka pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi 5.625.237 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah sebesar Rp 1,42 Triliun. Namun, Pemprov juga diminta memperhatikan banyaknya Rumah Sakit Swasta di Jakarta yang tidak mau bermitra dengan BPJS.

Fraksi NasDem mendorong Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar dapat menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh rumah sakit swasta di DKI Jakarta.

“Fenomena ini menjadi sebuah keadaan yang memprihatinkan, dikarenakan masih banyak warga yang tidak mampu dan juga peserta BPJS kesulitan di dalam kondisi darurat untuk mengakses fasilitas kesehatan dari RS swasta,” terangnya.

Terakhir, Fraksi NasDem mendorong Pemprov DKI dalam rangka melakukan restorasi buku letter c di masing-masing kelurahan dalam rangka mendukung program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).  Hal ini dikarenakan masih ditemukan warga yang kesulitan dalam kepengurusan dokumen letter c ataupun girik di kelurahan. (FM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *