Covid-19 Mengganas, NasDem Desak PSBB Jangan Setengah-setengah

JAKARTA (27 Januari) – Pemprov DKI Jakarta telah membuka TPU Bambu Wulung, Jakarta Timur, khusus untuk jenazah Covid-19. Hal itu seiring dengan penuhnya TPU Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Namun, dalam 5 hari beroperasi, TPU Bambu Wulung sudah terisi sebanyak 162 jenazah Covid-19.

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh menilai kondisi ini terjadi karena kebijakan pembatasan di DKI Jakarta yang berjalan setengah-setengah sehingga berimbas pada angka penularan dan kematian akibat Covid-19.

“Pertama pengawasan harus diperketat lagi, kedua juga saya kira kalau kita benar-benar ingin menurunkan lebih signifikan sekali ya kita balik PSBB yang awal sampai istilahnya kita turunin. Kalau sekarang kan sampai 3 ribuan nih, tahun lalu masih 1.000 bagaimana kita sehari itu bisa di bawah 1.000,” ujar Nova di Jakarta, Selasa (26/1).

Nova tak menampik jika sektor ekonomi menjadi prioritas selain kesehatan. Namun, dia meminta kondisi tersebut harus dibarengi dengan protokol kesehatan yang tegas.

“Okelah kita berbicara ekonomi, tapi yang paling penting lagi misalnya mau 2 minggu efektif, ya benar-benar 2 minggu itu disiplin. Kalau misalnya setengah longgar, setengah longgar ya seperti ini hasilnya,” tambahnya.

Nova mengatakan jika DKI ingin menurunkan angka positif Covid-19 dan kematian maka PSBB harus benar-benar diterapkan secara disiplin. Baru kemudian dilonggarkan ketika kasus telah melandai.

“Memang kalau kita ingin efektif sekali, jangan setengah-setengah, 2 minggu itu benar-benar disiplin. Nanti kalau baru turun, sudah turun signifikan baru kita turunkan sedikit,” kata dia.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta ini juga menyinggung ramainya jalan raya ketika PSBB ketat diterapkan. Dia menyebut kebijakan 25% untuk perkantoran belum efektif.

“Kalau kita amati juga sekarang ini kalau ketika sore saja itu misalnya kebijakan 25% itu saya rasa saya nggak ngerti itu pantauan itu seperti apa. Karena saya dapati sendiri bahwa sore aja itu macet di jalan. Nah memang arah kebijakan untuk menutup tempat-tempat keramaian seperti misalnya Ancol dan lain-lain itu sudah bagus,” jelasnya.

Nova meminta agar kebijakan yang ketat itu benar-benar dilakukan. Selain itu, perlu pengawasan untuk memantau penerapan PSBB ketat.

“Kebijakan benar-benar ketat dilakukan, yang kedua pengawasan. Pengawasan untuk bagaimana kita bisa menilai sekarang misalnya 25% masuk kantor, apa ukurannya, diceknya seperti apa. Apakah Dinas Ketenagakerjaan mengecek by sistem, seperti apa, saya mau tahu, ada nggak sekarang ukurannya, kalau misalnya lebih bagus lagi mereka punya inovasi baru, by sistem, online atau apa, nanti tinggal cek lapangan, benar nggak 23% seperti itu,” tandasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *