Lewat Reses, Ade Anwar ingin Ada Keterbukaan Informasi dari Para SKPD

JAKARTA (3 Maret) – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Hariadi Anwar menggelar kegiatan reses di dua titik, yaitu di Kacamatan Menteng dan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat. Kegiatan reses ini dilakukan sebagai bagian dari tugas dewan dalam rangka menyerap aspirasi warga. Warga terlihat antusias mengikuti kegiatan reses kali ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

“Karena ada kebutuhan masyarakat yang bisa ditampung disalurkan melalui Musrenbang tapi ada juga bisa disalurkan berdasarkan waktu kita bertemu tatap muka seperti ini di Reses” ujar Hariadi Anwar, Senin (1/3).

Ade Anwar (sapaan akrab Hariadi Anwar) mengatakan, semua aspirasi masyarakat yang disampaikan hari ini akan ditampung untuk nantinya akan dibahas di tiap-tiap komisi dan dengan mitra-mitra kerja.

“Itu nanti akan kita bicarakan di DPRD dari komisi-komisi dengan mitra-mitra kerja yang nanti juga akan dibawa ke Banggar (Badan Anggaran) mana saja nanti bisa diwujudkan karena itu tergantung dari anggaran-anggaran yang ada,” jelasnya.

Permasalahan pendidikan, seperti penebusan ijazah siswa pun juga tidak luput dari perhatian Hariadi Anwar. Dirinya mengatakan sudah ada 10 siswa yang ijazahnya berhasil ditebus dan masih ada lagi ijazahnya yang akan ditebus.

“Tadi ada masalah-masalah ijazah anak anaknya yang masih tertahan karena terhutang. Nah, itu gimana kita upayakan untuk bisa ditebus kita tanyakan melalui Dinas Pendidikan. Alhamdulillah sudah sepuluh orang yang berhasil kita cairkan ijazahnya dan masih ada lagi yang kita usahakan,” ujarnya.

Mendengar banyak aspirasi para warga mengenai sistem zonasi di lingkungan pendidikan, Hariadi Anwar mengatakan harus melihat kembali peraturan dari menteri dan dinas terkait.

“Kita lihat kembali peraturan dari menteri itu gimana nanti ke Dinas Pendidikan DKI itu gimana, ada tidak itu bisa terjadi lagi hal yang tidak mengenakkan warga atau tidak, kalau misalnya harus ada pendekatan lagi mungkin ada penyesuaian-penyesuaian antara peraturan menteri dengan kebijakan-kebijakan yang bisa diambil oleh gubernur,” lanjutnya.

Hariadi Anwar pun berharap dengan adanya reses ini bisa terjadi suatu komunikasi yang baik antara anggota DPRD dengan masyarakat dan keterbukaan dari para SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tentang memberikan jawaban kepada masyarakat.

“Mungkin jarang masyarakat ketemu dengan para pejabat-pejabat di luar dari kelurahan, kecamatan atau dinas-dinas untuk hal yang mereka ingin tanyakan tapi dengan adanya reses ini mereka bisa nanya langsung dan dari petugas-petugas ini bisa menjawab langsung,” tutupnya. (BP/FM).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *