Jadi Tersangka KPK, Pemprov Diminta Selektif Tunjuk Pimpinan BUMD

JAKARTA (9 Maret) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot Direktur Utama (Dirut) PD Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan. Hal ini menyusul penetapan Yoory sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan di DKI Jakarta.

Menanggapi kasus tersebut, NasDem DKI Jakarta menyebutkan ada indikasi mark up harga saat pengadaan lahan membangun rumah DP nol rupiah di Cipayung, Jakarta Timur.

“Iya. Jadi proses pembelian tanah yang diduga ada mark up. Jadi mark up nya ini mungkin terindikasi, jadi ada kerugian negara. Dan pada saat rapat di banggar yang saya tahu Rp 5,2 juta per meter,” kata Ahmad Lukman Jupiter, Bendahara Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Senin (8/3).

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini menerangkan Pemprov DKI Jakarta mengamanahkan pembangunan rumah DP nol rupiah kepada PD Sarana Jaya. Khusus di Cipayung, luas pengadaan lahannya mencapai 4,1 hektare. Tanah ini, sebutnya, dibanderol dengan harga Rp 5,2 juta per meter.

“Untuk nol rupiah, jadi program DP nol rupiah adalah program dari Pemprov DKI tapi diberikan penugasan dibangun oleh BUMD, Sarana Jaya. Nah, untuk objek program DP 0 rupiah ini ada di kawasan Munjung, Kelurahan Pondok Ranggon, itu di Kecamatan Cipayung ya, Jakarta Timur. Kurang-lebih pembelian tanahnya itu seluas 41.921 meter kubik (4,1 hektare),” ungkapnya.

Legislator NasDem ini menyampaikan, sejak 2018, pembangunan rumah DP nol rupiah ini juga dilakukan di sejumlah wilayah lainnya, seperti di Jakarta Utara dan Jakarta Barat.

“Di bandar Kemayoran di Jakarta Utara juga ada, kemudian dia di Cengkareng, Jakbar. Kemudian juga ada di Pondok Kelapa, (pembangunannya) sudah mencapai 57 persen,” lanjutnya.

Jupiter mengaku kaget mendengar kabar Dirut PD Sarana Jaya terlibat kasus korupsi pengadaan tanah. Ke depan, ia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih selektif memilih direksi BUMD. Menurutnya, ke depannya harus mendapatkan orang yang punya dedikasi, orang-orang yang miliki integritas yang memang tujuannya untuk warga DKI Jakarta.

“Saya kaget juga mendengar hal ini, saya juga ingin agar ke depan pak Anies dalam mengelola BUMD ini kan menggunakan uang rakyat dan juga yang dikelola ini bukan uang 1 juta ataupun 10 juta, bahkan ini ratusan miliar bahkan 1 triliun anggaran yang dipergunakan,” ujarnya.

Jupiter juga berharap Anies bisa melibatkan DPRD DKI Jakarta dalam menentukan pemimpin. Ia menyarankan ada fit and proper test bagi calon pemimpin BUMD.

“Tapi kalau hanya secara sepihak atau hanya secara politis titipan dari sana, titipan dari sini kemudian nanti orang itu katakanlah rekam jejaknya juga kita tidak tahu, asal memilih orang saja saya kira itu akan mudah tapi yang kita pikirkan adalah BUMD ini dengan mengelola uang yang begitu besar, kemudian uang yang dikelola ini adalah uang rakyat tentu harus dilibatkan dong wakil rakyat dalam hal ini menjadi evaluasi sebenarnya. Karena ini mengelola uang rakyat seandainya dalam pemilihan direksi menurut saya fit and proper test-lah di DPRD,” imbuhnya. (*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *