Reses Hari Kelima, Hasan Basri sudah Selesaikan 353 Masalah KJP

JAKARTA (12 Maret) – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Hasan Basri Umar mengadakan kegiatan reses yang bertempat di sekitar daerah pemilihannya, tepatnya di Jalan V D Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dalam kegiatan tersebut, Hasan Basri banyak menyerap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP), Bansos, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), BPJS, serta masalah pembangunan saluran air dan jalan.

Hasan Basri Umar pun siap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna menyampaikan bahkan menyelesaikan masalah yang disampaikan oleh masyarakat pada saat reses ini.

“Saya akan berkoordinasi dengan sekolahnya, Bank DKI dan P4OP (Salah satu bagian yang mengurus KJP), alhamdulillah yang masalah KJP selama reses hari kelima ini ternyata sudah 353 masalah KJP yang kita selesaikan,” Ujar Hasan Basri Umar, Jumat (12/3).

Hasan mengatakan banyak orang tua yang belum mengetahui tentang program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) ini. Setelah adanya reses ini, para orang tua ingin mengajukan KJMU ini. Namun, Hasan pun menjelaskan terkait peraturan program KJMU ini. Dia mengatakan pengajuan bantuan KJMU bisa dilakukan setelah anak tersebut berkuliah.

“Kalau anaknya sudah 2 tahun berkuliah peraturannya sudah tidak bisa lagi, kalau masih 1 tahun masih bisa,” ujarnya.

Legislator NasDem ini menjelaskan, program KJMU sekarang berbeda dari sebelumnya. Jika periode lalu, siswa itu lulus SMA diterima di perguruan tinggi negeri kemudian mengisi form di sekolah asalnya dan diterima di perguruan tinggi negeri anak itu langsung menerima bantuan.

“Kalau sekarang pendataannya melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, jadi siswa daftar dulu 6 bulan kemudian baru dapat bantuan, itupun kalau di negeri IPK minimal harus 2,8 dan di swasta harus 3 minimal IPK-nya, artinya harus kuliah dulu satu semester baru dapat,” jelas Hasan.

Hasan Basri mengatakan penyelesaian masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh wakil rakyat untuk membantu masyarakat.

“Tidak sebatas hanya permasalahan Kartu Jakarta Pintar saja, tetapi semua permasalahan yang terjadi di masyarakat yang masyarakat ajukan dan sampaikan tentu akan dilayani sedapat mungkin,” pungkasnya. (BP/FM).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *