Kedepankan Transparansi agar Kasus Hukum Sarana Jaya Tak Terulang

JAKARTA (31 Maret) – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Hasan Basri Umar mengikuti rapat dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Rapat kali ini merupakan rapat lanjutan dari rapat sebelumnya yang digelar di Ruang Rapat Serbaguna DPRD DKI Jakarta terkait evaluasi kinerja Perumda Sarana Jaya.

Ditemui usai rapat, Hasan Basri mengatakan bahwa hampir setiap pembelian tanah di DKI terjadi masalah. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dari pihak BUMD dengan pihak DPRD DKI Jakarta.

Menurut Hasan, koordinasi sangat perlu dilakukan dalam setiap pembelian tanah agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan.

“Kan selama ini kita hanya menyetujui tetapi kita tidak tahu beli tanahnya di sebelah mana ukurannya berapa,” ujar Hasan, Rabu (31/3).

Rapat lanjutan hari ini juga untuk mengetahui penyertaan modal yang telah disetujui oleh pihak DPRD DKI Jakarta. Sebab, diketahui bahwa saat ini Dirut Sarana Jaya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam rapat kali ini, Komisi B DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah rekomendasi agar kasus hukum yang melanda Sarana Jaya tak terulang kembali. Hasan Basri mengatakan bahwa setiap pembelian tanah harus melibatkan beberapa pihak supaya adanya transparansi.

“Pembelian tanah itu harus melibatkan KPK, kejaksaan, auditor dan lain-lain, maksudnya supaya untuk real gitu,” lanjutnya.

Legislator NasDem ini berharap agar semua BUMD yang menerima penyertaan modal harus bisa lebih terbuka agar kejadian yang seperti ini tidak kembali terulang.

“Saya berharap bukan hanya Sarana Jaya saja tetapi juga semua BUMD yang menerima penyertaan modal, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi sekarang semuanya harus terbuka, apalagi itu menyangkut uang rakyat ,” tutup Hasan. ((BP/FM).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *