Aturan Tata Ruang dan Zonasi Terbaru Harus Akomodir Pembangunan Pulau Seribu

JAKARTA (28 Juni) – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar rapat kerja lanjutan untuk mematangkan usulan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ), Rabu (23/6).

Pada kesempatan itu, Bapemperda mendorong kajian pemanfaatan ruang sektor perekonomian dan wisata Kepulauan Seribu dimatangkan dalam kajian Rapergub RDTR-PZ. Pasalnya, kondisi tata ruang yang diusulkan belum selaras kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dalam menggencarkan perekonomian dari sektor pariwisata.

“Kita harus fokus dan pembangunan optimalisasi yang terjadi di Kepulauan Seribu mengarah ke situ,” ujar Wibi Andrino, Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta dilansir dari dkijakartaprov.go.id, Rabu (23/6).

Wibi yang juga anggota Komisi A DPRD DKI menilai, sejauh ini kondisi tata ruang yang diusulkan belum selaras dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dalam menggencarkan perekonomian dari sektor pariwisata.

Menurutnya, kajian yang diberikan seharusnya juga memiliki proyeksi yang tepat untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga kepentingan ekonomi masyarakat sekitar.

Legislator NasDem ini mengusulkan agar Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) hingga Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) guna menghitung kalkulasi sektor kedua pendapatan yang akan dihasilkan.

“Kita harus tahu proyeksi pendapatan itu berapa banyak, jadi basic start-nya apa dari 0 untuk PAD yang dihasilkan dari wisata yang ada di Pulau Seribu. Jadi ada proyeksi yang jelas dan tanggung jawab moril kita dari Bapemperda untuk kajian ini,” ungkapnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *