Fraksi NasDem Ingatkan Pemprov DKI Bersikap Tegas pada Pengembang

JAKARTA (20 September) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bekerjasama dengan penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam upaya penagihan kewajiban penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum), kepada pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Demikian disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Ahmad Lukman Jupiter, di Jakarta, Minggu (19/9/2021).

Bendahara Fraksi Partai NasDem DPRD DKI ini mengingatkan Pemprov tegas dalam melakukan penagihan kewajiban pengembang pemegang SIPPT, khususnya yang telah menunggak kewajiban dalam waktu yang sangat lama, dengan melakukan penegakan hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012.

“Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum seperti penetapan sanksi bagi pengembang yang belum menyerahkan fasos fasum kepada Pemprov DKI,” kata Jupiter.

Legislator NasDem ini juga mendesak Pemprov DKI segera mengambil alih fasos fasum  di Perumahan Green Garden, Jakarta Barat. Akibat pihak pengembang yang belum menyerahkan fasos fasum ke Pemprov DKI tersebut, dampaknya masyarakat yang tinggal di pemukiman tersebut tidak pernah merasakan pembangunan yang diberikan oleh Pemprov DKI.

“Itu fasos fasum di Green Garden sudah lebih dari 20 tahun belum diambil Pemprov DKI Jakarta, akibatnya masyarakat di pemukiman tersebut belum merasakan pembangunan yang diberikan Pemprov DKI. Padahal kawasan tersebut kerap menjadi langganan banjir bila musim penghujan,” jelasnya.

Selain itu, bagi para pelaksana dalam proses pemenuhan kewajiban dari pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang di tingkat wilayah yang dipimpin oleh Walikota/Bupati, dirinya mengimbau agar diberikan data yang lengkap dan akurat terkait dengan kewajiban SIPPT pengembang di wilayahnya masing-masing.

Sementara itu, terkait dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), DPRD DKI meminta agar Pemprov dan BPN Perwakilan DKI dapat memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat terkait dengan status tanah masyarakat yang mengikuti program tersebut. (*/FM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *