NasDem Desak Pemprov DKI Perpanjang TPST Bantargebang

JAKARTA (21 September) – Fraksi NasDem DKI mendesak Pemprov DKI Jakarta memperpanjang kontrak kerja sama dengan Pemkot Bekasi terkait Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Pasalnya, kontrak tersebut akan berakhir Oktober 2021.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Nova Harivan Paloh mengatakan, perpanjangan kontrak penting dilakukan mengingat TPST Bantargebang adalah satu-satunya tempat pengelolaan sampah ibu kota saat ini.

“Komunikasi ya harus terus dibangun dari Dinas LH kita, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa kontrak ini harus diperpanjang. Kenapa? Kita ada namanya istilah kegiatan membangun RDF (Refused Derived Fuel) di sana. Itu yang sudah mengalokasikan dari dana PEN kurang lebih sampai dengan kemarin Rp90 miliaran, baru mungkin dikucurkan di APBD perubahan,” ujar Nova Harivan Paloh, Senin (20/9/2021).

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta itu menjelaskan, fungsi RDF adalah sebagai pengelolaan sampah yang ada di Bantargebang untuk nantinya bisa nanti digunakan untuk energi terbarukan.

“Nah, memang ada sudah ada istilahnya kegiatan RDF, jadi mau tidak mau harus diperpanjang. Di 2020 itu sudah dialokasikan anggarannya,” lanjutnya.

Nova menyebut alasan lain perlunya perpanjangan kontrak adalah karena DKI Jakarta belum mempunyai tepat pengelolaan sampah sendiri. Legislator NasDem ini juga menyinggung 4 Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) atau Intermediate Treatment Facility (ITF) yang masih belum terealisasi.

“ITF aja belum terbangun sampai sekarang kan, ini bagaimana ada solusinya yang artinya tumpukan dari Bantargebang ini bisa dikurangin, kalau ITF sudah selesai dibangun di wilayah Jakarta tentunya di sana sudah bisa mengecil di sana,” jelasnya.

Nova menyebut Pemprov DKI masih mengalami kendala teknis dalam membangun ITF itu. Dia berharap pembangunan ITF itu segera terealisasi sehingga bisa mengurangi beban Bantargebang.

“Memang kita masih dalam tahapan teknis terus, tentunya kami berharap dari DPRD ingin bahwa istilahnya ini bisa terwujud. Karena kita sudah mencapai 7 ribu, 8 ribu ton sehari. Artinya kalau misalnya ada satu ini bisa mendorong misalnya kalau kapasitas 2 ribu ton sehingga itu bisa terbantu kan,” ujarnya.

Nova juga meminta agar Dinas Lingkungan Hidup DKI segera melakukan konsolidasi dengan Pemkot Bekasi terkait perpanjangan kontrak tersebut.

“Sekarang mau kemana kita buangnya ke Jakarta? Nggak ada. Jadi harus (diperpanjang kontrak). ITF belum jadi. Kalau ITF sudah jadi ada 4 atau 3 bisa lah. Nah kalau ini belum jadi, tapi di sana (Bantargebang) mau akan dibangun RDF. Ini bagaimana Dinas LH untuk melakukan konsolidasi dengan Bantargebang,” pungkasnya. (dtk/*).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *