Legislator NasDem Gelar Audiensi Bahas Krisis Lahan TPU di Kepulauan Seribu

JAKARTA (29 September) – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Muhammad Idris menggelar audiensi bersama Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi dan Suku Dinas (Sudin) Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta guna membahas permasalahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berada di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu,

Acara audiensi ini digelar untuk menindaklanjuti hasil reses yang dilaksanakan oleh Muhammad Idris di Kepulauan Seribu, di mana banyak warga yang mengeluhkan kurangnya lahan untuk tempat pemakaman umum yang berada di wilayahnya.

“Permasalahannya makam yang berada di pulau sudah hampir penuh dan pembebasan lahan haruslah yang bersertifikat, tapi kita tidak punya lahan lagi, katakanlah ada lahan tapi itu tidak recommended karena tanahnya bermasalah sehingga kita harus punya solusi bagaimana caranya kita punya makam,” ujar Idris di Gedung Mitra Praja, Jakarta Utara, Rabu (29/9).

Idris mengatakan, kebutuhan lahan untuk pemakaman di Kepulauan Seribu sudah sangat mendesak. Untuk itu, dirinya mengajak kepada pihak-pihak terkait agar bisa segera memecahkan permasalahan kekurangan lahan TPU di Kepulauan Seibu.

“Ini tugas dinas pemakaman untuk bisa melaksanakannya kalau memang pembebasan lahan ini tidak terlalu efektif untuk dibebaskan jadi mari kita musyawarah bersama di sini apa yang harus kita lakukan, karena mati itu tidak bisa dihindari,” jelas Idris.

Legislator NasDem ini mendorong Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta agar dalam waktu dekat segera menyelesaikan permasalahan pembahasan lahan untuk dijadikan TPU. Sebab, jika permasalahan ini tak kunjung direalisasikan maka akan membuat lahan permakaman akan penuh.

“Ini menjadi catatan penting bagi dinas pemakaman. Waktu yang tidak banyak, untuk jangka pendeknya harus sesegera mungkin dibebaskan lahan untuk pemakaman agar lahan yang digunakan tidak menumpang punya orang lain,” ujarnya.

Idris berharap permasalahan lahan pemakaman ini tidak dianggap sebagai suatu hal yang sepele, karena jika tidak adanya solusi dalam waktu dekat akan menjadi polemik di masyarakat.

“Mengingat kebutuhan makam menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan hal tersebut jadi tidak ada alasan untuk tidak adanya keputusan dari suatu permasalahan tersebut,” imbuhnya. (BP/FM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *