Pemprov DKI Diminta Koordinasi dengan Pusat Terkait Penanganan Banjir

JAKARTA (19 oktober) – Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendorong adanya MOU antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat dalam hal penanganan banjir di ibu kota. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, yang dibacakan Penasihat Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, M Hariadi Anwar.

Dalam hal penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta, sebagaimana diketahui bahwa terdapat 13 sungai besar di Jakarta yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat saat ini.

Akan tetapi, ada beberapa wilayah di Jakarta seperti di kali sodetan aliran Grogol yang berada di RW 11 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan kecamatan Kebayoran Lama, terdapat tanggul yang memiliki kondisi yang sudah rusak parah yang ditunjukkan dengan adanya longsor di bawah tanggul yang membutuhkan perbaikan, dan juga kondisi pintu air yang membutuhkan revitalisasi.

“Untuk itu Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk adanya MOU antara Dinas Sumber Daya Air dengan Pemerintah Pusat dalam hal pemeliharaan tanggul, pintu air, dan pemeliharaan sungai yang bersinggungan dengan wewenang pemerintah pusat,” kata M Hariadi Anwar Selasa (19/10/2021).

Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi NasDem juga memberikan banyak catatan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terkait usulan dua pembahasan Rancangan Perda (Raperda), yakni Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, dan Raperda tentang Jaringan Utilitas. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *