Fraksi NasDem DKI Siap Jadi Insiator Perda Bantuan Hukum

JAKARTA (25 Oktober) – Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta, Wibi Andrino di dampingi Penasihat Fraksi NasDem, M. Hariadi Anwar, menerima audiensi dari Jaringan Advokasi Bantuan Hukum untuk masyarakat, di Ruang Rapat Fraksi NasDem DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (25/10/2021).

Permintaan audiensi disampaikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), dengan LBH Jakarta, LBH GP Anshor Jakarta, LBH Masyarakat, LKBH UNKRIS, PBHI Jakarta, OPSI Jakarta, Suara Kita, Bandungwangi, Parinama Astha, MaPPI, IFLC, ILRC dan LBH Pers, Suaka, FBHUK dan VST.

Adapun hal yang disampaikan yakni tentang Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum, sebagaimana yang ditur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yang pada pokoknya pemerintah daerah diberikan mandat untuk mendorong penganggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerahnya.

Perwakilan dari LBH APIK Jakarta, Roby menyampaikan soal anggaran dalam menangani segala persoalan khususnya untuk menangani pendampingan korban. Kemudian soal terbatas dalam mencari jaringan hukum di masyarakat, khususnya pendampingan ke perempuan, kalangan kelas rentang atau menengah, anak-anak dan kelas miskin.

“Hal tersebut karena terbatas pada masalah administrasi dan anggaran,” kata Roby saat melakukan audiensi.

Sedangkan perwakilan dari LBH Masyarakat, Joshua menyampaikan soal UUD bantuan hukum hanya menyasar masyarakat miskin. Padahal, pada kenyataannya di lapangan belum sesuai, kerena masyarakat di Jakarta juga memiliki kalangan rentan yang hampir sama besarnya.

“Banyaknya kesalahan pada prespektif dalam menilai Lembaga Bantuan Hukum,” kata dia.

Terkait hal tersebut, Wibi mengapresiasi kepada LBH yang peduli dengan masyarakat. Dirinya mengatakan, hukum harus bersifat protektif atau melindungi warga negaranya.

Namun, kata peraih gelar Magister Hukum UGM ini, penerapannya harus melibatkan segenap elemen masyarakat, dan tidak bisa dengan mengandalkan aparat penegak hukum saja.

“Jadi, hadirnya LBH ini sudah sangat tepat. Sebab, tidak bisa hanya mengandalkan masyarakat awam saja. Dan masyarakat yang saya maksud itu LSM, pers, maupun ormas,” kata Wibi Andrino.

Terkait dengan peran pemerintah daerah untuk ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan bantuan hukum, sebagaimana ditur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta akan siap menjadi insiator.

“Kami dari Fraksi NasDem sangat berterima kasih atas kedatangan LBH-LBH Jakarta. Untuk menyampaikan permasalahan terkait pengusulan Perda bantuan hukum di Jakarta. Saya juga dahulu sering menangani kasus-kasus seperti ini, jadi saya sangat aware terhadap permasalah perda bantuan hukum,” kata politisi muda ini.

“Oleh karena itu, saya akan mendukung dengan keras, dan siap menjadi insiator yaitu bersama dengan Fraksi NasDem,” ujar Wibi.

Senada dengan Wibi, Penasihat Fraksi NasDem, Hariadi Anwar mengatakan akan seoptimal mungkin membantu memperjuangan agar lahirnya Perda tersebut.

“Kami akan mengupayakan seoptimal mungkin dalam pengusulan Perda Bantuan Hukum,” kata Hariadi Anwar. [*]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *