Wibi: Perda Bantuan Hukum untuk Lindungi Rakyat Kecil

JAKARTA (26 Oktober) – Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta ingin memastikan lahirnya peraturan daerah tentang bantuan hukum agar dapat melindungi rakyat kecil.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang bantuan hukum.

“Raperda Bantuan Hukum ini adalah kunci dari keberpihakan ataupun political will Pemprov DKI Jakarta terhadap masyarakat miskin dan masyarakat rentan terhadap permasalahan hukum,” jelasnya.

Wibi mengatakan, urgensi dari Raperda Bantuan Hukum sangat luar biasa. Nantinya apabila rakyat kecil mengalami permasalahan hukum maka ada yang membantunya.

“Siapa nanti yang akan mengadvokasi masyarakat kecil? Perda bantuan hukum ini akan memberikan tempat kepada organisasi bantuan hukum untuk memiliki anggaran agar bisa membantu rakyat kecil DKI,” tuturnya.

Dalam Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Komisi B DPRD DKI juga mengusulkan empat perda yaitu tentang Corporate Social Responsibility (CSR), ketahanan pangan, perseroan terbatas Transjakarta dan BUMD Migas. Sementara dari eksekutif terdapat usulan sebanyak 17 perda, tiga di antaranya adalah soal perubahan APBD 2022, perda kemudahan berusaha dan pengelolaan air minum.

Perda-perda usulan tersebut belum dibahas lebih lanjut karena rapat terlalu cepat ditunda. Rencananya rapat Bapemperda akan diselesaikan sebelum 24 November 2021. (*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *