10 Tahun Warga Jakarta Hidup Tanpa Perda Bantuan Hukum

JAKARTA (20 November) – DKI Jakarta masuk dalam daftar 17 provinsi yang belum memiliki Peraturan Daerah atau Perda Bantuan Hukum. Pada sidang Paripurna di Kebon Sirih, Jakarta, Senin 15 November lalu, Raperda Bantuan Hukum kembali gagal menjadi prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022.

“Kalau ditanya kenapa ini terhambat, pertama, ya, tentunya political will. Enggak jauh-jauh dari itu. Karena kalau memang ada keinginan, pasti ada jalan keluar,” ujar Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino dalam diskusi daring ’10 Tahun UU Bantuan Hukum, Warga DKI Jakarta Hidup Tanpa Perda Bantuan Hukum, Jumat, (19/11/2021).

Fraksi NasDem memang paling konsisten memperjuangkan agar DKI Jakarta memiliki Perda bantuan hukum. Layanan bantuan hukum akan menciptakan tertib hukum dan administrasi demi bantuan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

Legislator NasDem ini menuturkan, saat Raperda Bantuan Hukum dibawa ke DPRD DKI, pimpinan Kebon Sirih menyarankan agar Raperda ini menjadi usulan Pemprov DKI. Dia mengatakan Raperda tidak bisa menjadi inisiatif DPRD DKI karena mereka tidak punya sumber daya manusia dan anggaran yang cukup. Sementara eksekutif, kata dia, punya hal itu.

Wibi mengatakan NasDem setuju atas saran dari pimpinan itu. Namun, dikatakan Wibi, dalam perjalanan, hasil keputusan rapat pimpinan gabungan kemarin tetap ini tidak masuk ke Perda prioritas.

“Itu merupakan kekecewaan saya yang luar biasa, makanya pada saat itu saya relatif bernada tinggi ke teman-teman (DPRD) dan Biro Hukum DKI,” pungkasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *