Kualitas Sinyal Buruk, Wibi minta Layanan JakWifi Diperbaiki

JAKARTA (25 November) – Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mendorong Dinas Kominfo DKI Jakarta memperbaiki kualitas sinyal dari Program JakWifi. Pasalnya saat dirinya reses, banyak masyarakat mengeluhkan tidak bisa menggunakan layanan tersebut karena keterbatasan sinyal.

Wibi menyebut, adanya JakWifi sebagai layanan internet gratis sangat dibutuhkan masyarakat untuk kegiatan pendidikan dan kegiatan usaha (online).

“Sinyal yang didapatkan tidak maksimal, warga itu sampai mencari-cari sinyal ke tiang ruoter. Jadi jarak wifi itu tidak hanya satu dua meter, tetapi dia harus mencari bahkan sampai ke tiangnya langsung, dan itu pun tidak dapat sinyalnya,” ujar Wibi, saat rapat badan anggaran (Banggar) yang digelar di ruang paripurna DPRD DKI, Jakarta, Rabu (25/11/2021).

Dalam rapat Banggar tersebut, legislator muda NasDem ini juga memberikan sejumlah catatan terkait kinerja yang dilakukan oleh dinas-dinas Pempov DKI Jakarta. Wibi mempertanyakan sejauh mana efektivitas dari adanya program sumur resapan untuk menyerap air, serta target dan anggaran yang disiapkan DKI Jakarta untuk program tersebut.

Anggota Komisi C DPRD DKI ini juga mempertanyakan adanya rehab fasilitas olahraga masyarakat yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olaharaga (Dispora) di 10 titik di DKI Jakarta. Wibi menyarankan agar rehab fasilitas olahraga juga dilakukan di wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang sampai saat ini belum terealisasi.

“10 titik itu di mana saja dan tujuan kenapa hanya 10 titik karena selama ini yang saya dapakan di beberapa wilayah yang memang sangat dibutuhkan masyarakat fasilitas olahraganya salah satunya ada di Pesanggarahan sampai saat ini belum terealisasi juga dalam hal rehab fasilitias olahraga,”

Terakhir, Wibi memberikan catatan kepada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP). Wibi mengatakan, tidak adanya dana hibah yang diberikan oleh Pemprov DKI kepada LBH Apik membuat permassalahan yang berkaitan perlindungan tindak pidana kekerasan seksual dan lainnya menjadi dibebankan kepada Dinas PPAPP.

“Saya mendapat laporan minimnya pemberian honor yang diberikan kepada advokat-advokat di dinas PPAPP. Jadi bagaimana mereka bisa bekerja melindungi masyarakat kita dari predator anak maupun kekerasan seksual,” tutup Wibi. (FM)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *