Pergub 22/2022 Disahkan Masa Jabatan RT-RW Kini 5 Tahun, Jupiter: Perjuangan Kami Tidak Sia-sia

JAKARTA (19 Mei) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menetapkan dan menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) No 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) menggantikan Pergub 171 Tahun 2016 yang sebelumnya mengatur tentang keberadaan RT dan RW. Dengan Pergub yang baru tersebut, masa jabatan Ketua RT dan RW di DKI kini menjadi 5 tahun dari yang sebelumnya hanya menjabat selama 3 tahun.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter mengaku bersyukur dengan dikeluarkannya Pergub No 22 tahun 2022 tersebut. Menurutnya, adanya perubahan tersebut tidak terlepas dari perjuangan para legislator.

“Alhamdulillah apa yang kita suarakan dulu, kini sudah terpenuhi. Perjuangan itu memang tak sia-sia,” kata Jupiter kepada nasdemjakarta.id, Rabu (18/5/2022).

Legislator NasDem ini mengungkapkan, apa yang telah disuarakan pada saat rapat Badan Anggaran sekitar satu tahun yang lalu, menyuarakan tentang masa bakti yang sebelumnya hanya menjabat selama 3 tahun. Namun sekarang, dengan adanya Pergub baru ini masa priode Ketua RT dan RW menjadi 5 tahun.

“Saya sangat mendukung apa yang telah tertuang dalam Pergub Nomor 22 tahun 2022 yang sebelumnya sering saya sosialisasikan pada saat Sosialisasi Peraturan Daerah dan kegiatan Reses mengenai peraturan RT dan RW. Dimana  setiap RT dan RW yang sebelumnya hanya menjabat selama 3 Tahun yang tercantum pada Pergub 171 tahun 2016. Nah, dengan adanya Pergub Nomor 22 tahun 2022 masa bakti RT dan RW tersebut menjadi 5 Tahun sesuai pasal 28,” ujarnya.

Jupiter mengatakan, memang sudah selayaknya Gubernur Anies melakukan perubahan isi Pergub 171 tahun 2016 tentang pedoman ketua RT dan ketua RW terkait gaji atau honorarium. Menurutnya, RT/RW sebagai garda terdepan menjadi jembatan aspirasi masyarakat dengan Pemerintah Daerah (Pemda) serta menjadi penengah penyelesaian persoalan di lingkungan memiliki tugas cukup berat.

“Dalam rapat banggar beberapa lalu saya menyampaikan operasional RT dan RW tidak sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul. Saya minta kepada Gubernur DKI Jakarta agar operasional RT dan RW sesuai dengan UMR yang telah ditetapkan Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.

Untuk diketahui, dalam Pergub 22/2022 telah diatur soal masa jabatan pengurus RT dan Pengurus RW selama 5 (Lima) tahun. Dalam Pergub yang baru pasal 28 berbunyi.

(1) Masa jabatan Pengurus RT atau Pengurus RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah. (2) Pengurus RT atau Pengurus RW hanya dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

(3) Penetapan, 2 (dua) kali masa G secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak terpilihnya Pengurus RT atau Pengurus RW yang berdasarkan Peraturan Gubernur ini. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *