NasDem Desak Penyesuaian Tarif Air Bersih di Kepulauan Seribu

JAKARTA (19 Juni) – Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Idris merekomendasikan agar Peraturan Gubernur (Pergub) No 34 tahun 2018, tentang Penyesuaian Tarif Air Minum atau air bersih yang adil di seluruh wilayah DKI, utamanya di Kepulauan Seribu.

Hal itu disampaikan Putra Kepulauan Seribu ini, menanggapi Bab V Khusus atas Pergub tersebut, yang menyebut harga kelompok rumah tangga di wilayah darat Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 3.500 per m2, sedangkan di wilayah Kepulauan Seribu dipatok Rp 35.000.

“Ini berbanding 10 kali lipat. Sungguh sangat disayangkan bila Pergub ini tidak digarisbawahi, serta tidak dilakukan revisi mengingat dukungan penyertaan modal yang sangat besar,” kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini, dalam keterangan kepada nasdemjakarta.id, Sabtu (19/6/2021).

Rekomendasi yang diberikan pria yang karib disapa Bang Idris ini, juga sesuai dengan pandangan umum Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta, dalam Rapat Paripurna yang digelar, Senin (15/6/2021).

Sebelumnya, Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, menyatakan setuju terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diusulkan Pemprov DKI.

Meski setuju, Fraksi NasDem Jakarta memberikan banyak catatan, yang salah satunya soal Pergub Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum pada Bab V khusus, bahwa SPAM RO dipatok dengan harga Rp 35.000.

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan empat Raperda, yakni;
1). Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (perseroda).
2). Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo dan Penyertaan Modal pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo.
3). Perubahan Peraturan Daerah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.
4). Perubahan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *